Info Tarakan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara masyarakat Kelurahan Karang Anyar Pantai dan pihak PT Prima Raga Indah (PRI) di Gedung DPRD Kota Tarakan, Jumat (1/11/2025), berjalan alot dan diwarnai perdebatan sengit. Pertemuan yang dimediasi oleh Komisi I DPRD Tarakan itu belum menghasilkan kesepakatan antara warga dan perusahaan terkait sengketa lahan dan aktivitas industri di wilayah tersebut.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa warga beberapa waktu lalu yang menuntut kejelasan status lahan dan kompensasi lingkungan atas kegiatan PT PRI. Warga menilai perusahaan telah melakukan aktivitas di luar batas kesepakatan dan berdampak pada rusaknya ekosistem pesisir serta terganggunya akses ekonomi masyarakat setempat.
Warga Minta Kejelasan Status Lahan dan Kompensasi
Perwakilan masyarakat Karang Anyar Pantai, Rahman, menyampaikan bahwa masyarakat tidak menolak keberadaan perusahaan, namun meminta komitmen dan keterbukaan terkait pengelolaan lahan. Menurutnya, beberapa wilayah yang selama ini dimanfaatkan warga untuk menangkap ikan dan menjemur hasil laut kini telah tertutup oleh aktivitas PT PRI.
“Kami hanya ingin kepastian. Jangan sampai lahan kami yang sudah turun-temurun dimiliki warga justru diambil tanpa komunikasi. Kami juga ingin perusahaan memberikan kompensasi terhadap dampak sosial dan lingkungan yang kami rasakan,” tegas Rahman di hadapan anggota dewan.
Warga juga menyoroti limbah cair dari kegiatan industri yang mengalir ke laut dan menimbulkan pencemaran. Mereka menuntut PT PRI segera melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem pengelolaan limbah agar tidak merugikan nelayan dan masyarakat sekitar.
Baca juga: Aksi Blokade Berlanjut, Massa Tunggu Pimpinan PT PRI Tarakan
PT PRI Klaim Telah Patuhi Aturan
Menanggapi hal itu, perwakilan manajemen PT Prima Raga Indah, Arif Sutanto, menegaskan bahwa perusahaan telah beroperasi sesuai dengan izin yang dikeluarkan pemerintah. Ia mengatakan PT PRI memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) serta izin usaha yang sah dari pemerintah daerah maupun pusat.
“Kami tegaskan tidak ada pelanggaran batas lahan. Semua aktivitas kami sesuai izin lokasi dan Amdal yang sudah diverifikasi instansi terkait. Namun kami terbuka untuk berdialog dan mencari solusi terbaik agar hubungan dengan masyarakat tetap harmonis,” kata Arif.
Arif juga menyebut bahwa PT PRI selama ini telah berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) seperti bantuan pendidikan dan fasilitas kesehatan.
Dewan Minta Kedua Pihak Redam Emosi
Ketua Komisi I DPRD Tarakan, Muhammad Hidayat, yang memimpin jalannya RDP, beberapa kali harus menenangkan suasana setelah perdebatan memanas antara warga dan perwakilan perusahaan. Ia menilai persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara emosional dan membutuhkan verifikasi data lapangan yang lebih mendalam.
“Kami minta semua pihak menahan diri. DPRD akan membentuk tim kecil bersama Dinas Pertanahan, DLH, dan Camat untuk memeriksa kembali batas lahan dan dokumen izin PT PRI. Kita ingin penyelesaian yang adil dan tidak merugikan warga,” ujar Hidayat.
Menurutnya, DPRD Tarakan tidak akan berpihak kepada salah satu pihak sebelum mendapatkan data valid dari hasil investigasi lapangan. Ia juga meminta pemerintah kota untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas industri di kawasan pesisir agar tidak menimbulkan konflik serupa di masa mendatang.
Warga Ancam Lanjutkan Aksi Jika Tidak Ada Kejelasan
Usai rapat, sejumlah perwakilan masyarakat menyatakan kecewa karena belum ada keputusan konkret yang dihasilkan. Mereka mengancam akan melanjutkan aksi blokade dan demonstrasi jika tuntutan mereka tidak segera direspons.
“Kami sudah sabar menunggu. Kalau dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, kami akan turun lagi ke lapangan. Kami butuh kepastian, bukan janji,” ujar salah satu warga, Samsul Bahri, seusai RDP.
Sementara itu, DPRD menjadwalkan pertemuan lanjutan dalam dua minggu ke depan setelah tim gabungan melakukan pengecekan lokasi dan meninjau ulang dokumen perizinan.
Hidayat berharap pertemuan berikutnya dapat menghadirkan solusi konkret yang dapat diterima kedua belah pihak.
“Kami ingin masalah ini selesai melalui jalur dialog, bukan konfrontasi. DPRD siap menjadi mediator yang netral,” tutupnya.
