Info Tarakan — Aksi blokade jalan menuju area operasional PT Prima Raya Internusa (PRI) di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, masih berlanjut hingga Jumat (1/11/2025). Massa yang terdiri dari warga Kelurahan Pantai Amal dan sekitarnya tetap bertahan di depan gerbang perusahaan sambil menunggu kehadiran pimpinan PT PRI untuk memberikan klarifikasi terkait sengketa lahan yang belum juga terselesaikan.
Aksi yang telah memasuki hari ketiga ini menyebabkan aktivitas perusahaan terhenti total. Puluhan kendaraan pengangkut hasil produksi dan bahan baku tidak dapat keluar maupun masuk ke area pabrik.
Koordinator lapangan aksi, Hasanuddin, menegaskan bahwa warga akan terus melakukan blokade hingga ada pertanggungjawaban langsung dari manajemen perusahaan.
“Kami tidak akan bubar sebelum pimpinan PT PRI turun langsung dan menjelaskan status lahan ini. Kami sudah lama menunggu kejelasan, tapi selalu dijanjikan tanpa hasil,” ujar Hasanuddin saat ditemui di lokasi aksi.
Lahan Produksi Disengketakan
Sengketa yang memicu aksi ini berawal dari klaim tumpang tindih lahan antara warga dan PT PRI di kawasan Pantai Amal. Warga menuding perusahaan telah menguasai lahan garapan masyarakat tanpa melalui proses musyawarah atau ganti rugi yang adil.
Menurut Hasanuddin, sebagian besar lahan tersebut merupakan tanah adat yang sejak lama dikelola warga untuk pertanian dan perikanan. Namun, sejak perusahaan memperluas area produksi pada 2023 lalu, sebagian lahan mulai dipagari dan diambil alih tanpa kesepakatan.
“Kami bukan menolak investasi, tapi kami menolak perlakuan yang tidak adil. Warga hanya ingin haknya diakui,” tegasnya.
Baca juga: Cegah Buang Sampah Diluar Jam Operasional, Ini yang Dilakukan DLH Tarakan
Aparat Lakukan Pendekatan Persuasif
Sementara itu, aparat kepolisian dari Polres Tarakan bersama Satpol PP terus melakukan pendekatan persuasif agar aksi berlangsung kondusif. Kapolres Tarakan AKBP Ahmad Yudianto yang turun langsung ke lapangan mengimbau warga agar tidak melakukan tindakan anarkistis.
“Kami menghargai aspirasi masyarakat, namun kami minta agar penyampaian pendapat dilakukan secara damai dan tidak mengganggu ketertiban umum,” ujarnya.
Kapolres juga menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan manajemen PT PRI untuk mempertemukan kedua pihak dalam mediasi resmi.
Perusahaan Janjikan Dialog
Sementara itu, perwakilan PT PRI, Andreas Sihombing, melalui keterangan tertulisnya mengatakan bahwa perusahaan tidak menutup diri terhadap aspirasi masyarakat dan siap duduk bersama untuk mencari solusi.
“Kami berkomitmen menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai dan bermartabat. Saat ini manajemen sedang mengatur jadwal pertemuan resmi dengan perwakilan warga,” tulis Andreas.
Namun, hingga sore hari, pimpinan utama PT PRI belum juga hadir di lokasi, membuat massa tetap bertahan. Beberapa warga bahkan mulai mendirikan tenda darurat dan membuat dapur umum di sekitar area gerbang sebagai bentuk kesiapan untuk bertahan lebih lama.
Pemerintah Kota Turun Tangan
Asisten I Pemerintah Kota Tarakan, Rahmat Hidayat, menyebut pihaknya akan segera membentuk tim kecil untuk verifikasi kepemilikan lahan yang disengketakan. Ia berharap dialog bisa segera digelar agar situasi tidak berlarut.
“Pemkot akan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan masyarakat dalam waktu dekat. Kita ingin semua pihak mendapat kepastian hukum dan rasa keadilan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, situasi di lokasi masih terkendali meski ratusan warga tetap bertahan di sekitar area PT PRI. Arus kendaraan di jalan utama menuju Pantai Amal sempat dialihkan untuk menghindari kemacetan.
Warga menegaskan, aksi akan terus berlanjut hingga pimpinan perusahaan datang langsung ke lokasi dan menandatangani kesepakatan tertulis terkait penyelesaian lahan yang menjadi sumber konflik.
