Info Tarakan – PT Prima Raya Internusa (PRI) akhirnya angkat bicara terkait aksi blokade jalan yang dilakukan warga di sekitar area operasional perusahaan. Warga sebelumnya menutup akses jalan menuju lokasi perusahaan sebagai bentuk protes karena sejumlah tuntutan mereka tak kunjung dipenuhi.
Latar Belakang Aksi Blokade
Aksi blokade warga dilakukan sejak awal pekan. Mereka menuntut kejelasan kompensasi atas penggunaan lahan, penyerapan tenaga kerja lokal, serta dampak lingkungan yang dituding berasal dari aktivitas perusahaan.
Warga mengaku sudah berulang kali menyampaikan aspirasi mereka melalui jalur musyawarah, namun tidak membuahkan hasil. Karena itulah, aksi blokade dipilih sebagai bentuk tekanan agar perusahaan segera merespons.
PT PRI Buka Suara
Manajemen PT PRI melalui siaran pers menjelaskan pihaknya tidak menutup diri dari dialog dengan masyarakat. Namun, perusahaan menyebut proses mediasi yang dilakukan beberapa waktu lalu gagal mencapai titik temu karena adanya perbedaan persepsi antara kedua belah pihak.
“Mediasi sudah dilakukan bersama aparat dan pemerintah daerah. Namun, ada beberapa tuntutan warga yang di luar kewenangan dan kemampuan perusahaan untuk dipenuhi,” kata perwakilan manajemen PT PRI.
Baca juga: Satresnarkoba Tarakan Tangani 43 Perkara, Modus Lama Masih Jadi Andalan Pengedar
Alasan Mediasi Gagal
Perusahaan menilai mediasi tidak berhasil karena:
-
Perbedaan tafsir soal lahan – Sebagian warga mengklaim lahan operasional perusahaan berada di atas tanah ulayat, sementara PT PRI mengaku memiliki legalitas resmi dari pemerintah.
-
Tuntutan kompensasi tinggi – Warga meminta nilai kompensasi yang dianggap perusahaan tidak sesuai dengan kesepakatan awal.
-
Tenaga kerja lokal – Perusahaan mengaku sudah menyerap pekerja dari warga sekitar, tetapi jumlahnya dianggap masih kurang oleh masyarakat.
“Persoalan ini sebenarnya bukan semata-mata soal perusahaan dan warga, tapi juga perlu dilibatkan pemerintah daerah untuk memberikan kejelasan,” tambah pihak manajemen.
Respons Warga
Meski perusahaan sudah memberikan penjelasan, warga tetap bersikeras akan melanjutkan blokade sampai ada solusi konkret. Mereka menilai perusahaan terlalu banyak beralasan dan tidak serius menyelesaikan masalah yang sudah berlangsung lama.
“Kalau tidak bisa memenuhi janji, untuk apa perusahaan beroperasi di sini? Kami hanya ingin hak kami dihargai,” ujar salah seorang tokoh masyarakat.
Pemerintah Daerah Diminta Turun Tangan
Situasi ini membuat pemerintah daerah didesak segera turun tangan sebagai mediator netral. Sejumlah pihak menilai konflik tidak boleh dibiarkan berlarut karena bisa mengganggu iklim investasi sekaligus menimbulkan keresahan sosial.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi. Jangan sampai masyarakat dan perusahaan terus berseteru,” kata seorang aktivis lokal.
Menunggu Penyelesaian
Hingga berita ini diturunkan, aksi blokade masih berlangsung. PT PRI menyatakan tetap terbuka untuk mediasi lanjutan dengan catatan harus ada pendampingan dari pemerintah daerah agar perundingan bisa berjalan lebih adil dan transparan.
Masyarakat kini menunggu langkah nyata pemerintah dan perusahaan untuk menyelesaikan konflik agar tidak berujung pada eskalasi yang lebih besar.
