TARAKAN- BPBD Kota Tarakan tengah melakukan pendataan dan verifikasi wilayah rawan longsor untuk mencegah bencana serupa terulang di masa depan. Langkah ini melibatkan seluruh lurah di Tarakan guna memastikan akurasi data dan menentukan lokasi prioritas pemasangan turap kayu serta penanaman bambu sebagai upaya mitigasi bencana.
Pemetaan Wilayah Rawan Longsor
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD Kota Tarakan, Yonsep, menjelaskan bahwa pendataan ini memiliki dua tujuan utama:
-
Inventarisasi dan verifikasi data penerima stimulan yang terdampak bencana.
-
Penyusunan tata ruang berbasis kebencanaan, bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Kita ingin menata kawasan yang rawan longsor, terutama di permukiman. Masalahnya, beberapa lokasi tidak termasuk dalam wilayah galian C, sehingga perlu penyesuaian aturan. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak tata ruang untuk memetakan daerah rawan bencana,” jelas Yonsep.
Pertemuan koordinasi telah dilakukan pekan lalu, dengan fokus pada verifikasi titik-titik yang membutuhkan pemasangan turap kayu bengkirai untuk menahan tanah dari pergerakan lereng.
64 Titik Rawan Longsor di Empat Kecamatan
Berdasarkan data BPBD Tarakan, terdapat 64 titik rawan longsor yang tersebar di empat kecamatan, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Tarakan Barat, khususnya Karang Anyar.
“Lokasi-lokasi ini pernah mengalami longsor pada periode Januari 2025. Pemasangan turap bertujuan untuk memperlambat pergerakan tanah dan mencegah kerusakan lebih parah,” ujar Yonsep.
Baca Juga: Kasus Pelecehan Seksual, DPRD Tarakan Usul Edukasi Seks Masuk Kurikulum Sekolah
Proses verifikasi dipastikan tidak memakan waktu lama. Setelah data final disusun, eksekusi pemasangan turap akan segera dimulai dengan anggaran Rp 230 juta dari APBD Perubahan.
“Kami sedang mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan dengan Wali Kota. Kemungkinan eksekusi bisa dimulai minggu ini,” tambahnya.
Selain turap, BPBD Tarakan juga berencana melakukan penanaman bambu di daerah hulu yang gundul, termasuk di Karang Anyar. Bambu dipilih karena sistem perakarannya yang kuat dan cepat tumbuh, sehingga efektif mencegah erosi dan sedimentasi.
“Sedimentasi terjadi karena pengikisan tanah dari daerah atas. Kami sudah berkoordinasi dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Kalimantan Utara, yang siap menyediakan bibit bambu,” jelas Yonsep.
Penanaman bambu akan dilakukan secara kolaboratif antara BPBD, KPH, dan Dinas Kehutanan Provinsi Kaltara. Langkah ini diharapkan dapat mengembalikan keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko longsor di masa depan.
Prioritas Penanganan Tahap demi Tahap
Mengingat banyaknya titik rawan, BPBD akan bekerja berdasarkan skala prioritas. Daerah dengan risiko tertinggi dan permukiman padat penduduk akan didahulukan.
“Kami tidak bisa menangani semua titik sekaligus, tetapi akan memastikan lokasi paling kritis segera mendapatkan intervensi,” tegas Yonsep.
Upaya BPBD Tarakan dalam memetakan dan menangani daerah rawan longsor menunjukkan komitmen serius dalam mitigasi bencana berbasis data. Dengan kombinasi pemasangan turap dan reboisasi bambu, diharapkan risiko longsor dapat diminimalisir, sehingga masyarakat Tarakan dapat hidup lebih aman dan nyaman.
