TARAKAN- Honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tarakan diduga terlibat dalam kasus penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meski demikian, hingga saat ini, yang bersangkutan masih aktif bekerja tanpa ada tindakan penonaktifan sementara.
Fakta ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi penanganan kasus serta komitmen pemberantasan praktik penyimpangan di instansi pemerintah.
Dugaan Keterlibatan dalam Penyaluran KUR
KUR merupakan program pemerintah yang bertujuan membantu pelaku usaha mikro dan kecil dengan memberikan akses permodalan berbunga rendah. Namun, program ini kerap disalahgunakan oleh oknum tertentu, termasuk dengan cara pemalsuan dokumen atau kolusi.
Menurut informasi yang beredar, tenaga honorer di Disdukcapil Tarakan ini diduga terlibat dalam proses pengurusan dokumen palsu yang digunakan untuk pengajuan KUR. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak berwajib mengenai tingkat keterlibatannya, Kejaksaan telah memeriksa salah satu pegawai terkait kasus ini.
Respons Disdukcapil Tarakan Tunggu Proses Hukum
Kepala Disdukcapil Tarakan, Hery Purwono, membenarkan bahwa instansinya telah menerima informasi terkait dugaan keterlibatan pegawainya. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kejaksaan.
Baca Juga: DPRD Tarakan Dorong Penambahan Kuota PTSL
“Siapa yang disangkakan itu hanya kejaksaan yang tahu. Yang jelas, selama proses ini semua pegawai tetap bekerja seperti biasa,” ujar Hery saat dikonfirmasi, Rabu (26/6).
Hery mengaku tidak bisa memberikan informasi lebih rinci mengenai status pemeriksaan pegawai yang diduga terlibat. Ia menegaskan bahwa belum ada tindakan administratif terhadap tenaga honorer tersebut sebelum ada kepastian hukum.
“Kalau soal sanksi atau kebijakan kepegawaian, kita lihat nanti setelah prosesnya jelas. Saat ini saya belum bisa memberikan keterangan lebih jauh,” tambahnya.
Kasus ini memicu reaksi dari berbagai kalangan, terutama mengingat KUR adalah program strategis pemerintah yang harus dijaga dari penyalahgunaan. Beberapa pihak mempertanyakan mengapa tidak ada langkah antisipatif seperti penonaktifan sementara terhadap pegawai yang sedang dalam proses penyidikan.
“Ini kan menyangkut program pemerintah yang menggunakan uang rakyat. Kalau ada pegawai yang diduga terlibat, seharusnya ada tindakan tegas, minimal dinonaktifkan sementara sampai kasusnya jelas,” ujar seorang pengusaha kecil di Tarakan yang enggan disebutkan namanya.
Proses Hukum Masih Berjalan
Sementara itu, pihak Kejaksaan belum memberikan pernyataan resmi terkait perkembangan kasus ini. Namun, sumber terpercaya menyebutkan bahwa pemeriksaan masih berlangsung dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain yang terlibat.
Hery Purwono kembali menegaskan bahwa Disdukcapil akan menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kalau soal peran atau dugaan keterlibatannya seperti apa, sebaiknya ditanyakan langsung ke pihak kejaksaan. Saya khawatir salah bicara,” pungkasnya.
Kasus ini berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap program KUR jika tidak ditangani secara transparan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada celah bagi oknum nakal untuk memanipulasi program bantuan permodalan ini.
Selain itu, instansi terkait diharapkan dapat lebih ketat dalam pengawasan, termasuk melakukan audit internal terhadap dokumen-dokumen yang digunakan untuk pengajuan KUR.
